Monday, November 24, 2014
   
Text Size

Jurnal Teroka Vol 1 Tahun 2011

The issue of Maternal and Child Health services (MCH) is still not optimal, which is made possible by a factor of health personnel especially in this case is the midwife. This study aimed to see how the mapping of health personnel midwifery in the province of Riau. The study was descriptive with quantitative and qualitative data conducted on six study areas in Riau Province. The main subject of this research is related to workforce policy holder midwife, midwifery education users and providers.

ANALISIS PEMETAAN TENAGA KESEHATAN KEBIDANAN

 DI PROVINSI RIAU

 

Oleh

Zahtamal1, Harniwita2,

1Fakultas Kedokteran Universitas Riau

2, Badan penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau

 

Abstract

The issue of Maternal and Child Health services (MCH) is still not optimal, which is made possible by a factor of health personnel especially in this case is the midwife. This study aimed to see how the mapping of health personnel midwifery in the province of Riau. The study was descriptive with quantitative and qualitative data conducted on six study areas in Riau Province. The main subject of this research is related to workforce policy holder midwife, midwifery education users and providers. The instrument used in collecting research data is a table to help identify indicators of secondary data and in-depth interview guide. Management and data analysis was qualitative and quantitative descriptive analysis. The results showed the number /availability of midwives in the province of Riau has been adequate, and to be sufficient to meet the demand of midwives in the province of Riau. The distribution of midwives in the province of Riau is still not equitable. Some of the constraints associated number and distribution of midwives, among others because of lack of competence, mental preparedness and a sense of boredom will work monotonous and felt left behind will be the development of science. In addition, placement of village midwives, particularly in remote and very remote areas was not followed by the availability of facilities, adequate infrastructure, like roads and transportation routes and also the limited availability of operational vehicles. Some recommended among other things the government should further improve the attention to competence and psychological condition of midwives in villages, such as increasing the number and distribution of activity of training for staff on field workers (especially midwives in remote and very remote).

 

Keywords: midwives, quantity and distribution of midwives, midwives needs.

 

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah kesehatan di Indonesia saat ini adalah masih rendahnya status kesehatan masyarakat, antara lain ditandai dengan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Berdasarkan survei kesehatan dasar 2007, AKI di Indonesia masih berada pada angka 228 per 100.000 kelahiran hidup (kh). Demikian pula AKB, masih berada pada kisaran 26,9  per 1.000 kh (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Adapun Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2004a menyatakan target yang diharapkan dapat dicapai Tahun 2010 adalah AKI menjadi 125 per 100.000 kh dan AKB menjadi 15 per 1.000 kh.

Jumlah kematian Perinatal di Provinsi Riau Tahun 2009 sebanyak 1.347 kematian. Jika dihitung AKB per 1.000 kh berdasarkan laporan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diterima dari kabupaten/kota  terjadi kenaikan AKB Tahun 2009 dengan Tahun 2008, di mana AKB per 1.000 kh Tahun 2008 sebesar 10,85/1000kh dan Tahun 2009 11,91/1000 kh, namun angka ini belum bisa dikatakan AKB Provinsi Riau karena angka ini dihitung berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan bukan berdasarkan hasil survey (masih ada kemungkinan belum semua kematian terlapor/ under reported). Selanjutnya AKI di Provinsi Riau tahun 2008 adalah 210 per 100.000 kh sedangkan tahun 2009 sebanyak 234  per 100.000 kh (Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2010).

Masih tingginya AKI dan AKB di Indonesia, termasuk Provinsi Riau, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dari faktor predisposing seperti hambatan faktor perilaku, nilai, sosiokultural, ekonomi. Selain itu juga dari faktor enabling, seperti hambatan sumber daya kesehatan (ketersediaan tenaga kesehatan yang belum optimal diperberat oleh kelemahan dalam mendeteksi, memutuskan tindakan, merujuk dan keterlambatan dalam menangani ibu maternal setelah sampai di tempat pelayanan kesehatan komperehensif, juga hambatan dari aspek sarana prasarana), dan geografis. Hambatan juga berasal dari faktor reinforcing. Adapun penyebab terpenting kematian maternal di Indonesia adalah perdarahan 40-60%, infeksi 20-30% dan keracunan kehamilan 20-30%, sisanya sekitar 5% disebabkan penyakit lain yang memburuk saat kehamilan atau persalinan (Pribakti 2001 dalam Wardana dan Karkata 2007).

Program kesehatan ibu dan anak (KIA) untuk mengurangi AKI dan AKB telah dilakukan dengan berbagai program. Program tersebut antara lain “ Safe Motherhood program”. Tenaga pemberi pelayanan persalinan dalam program ini adalah tenaga kesehatan (dokter atau bidan) merupakan salah satu indikator utama. Pemerintah melalui Menteri Kesehatan juga telah menerbitkan Kepmenkes no. 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktek bidan yang mengatur wewenang bidan, serta sebagai petunjuk pelaksanaan untuk mendukung tercapainya tujuan program KIA (Depkes RI, 2002). Namun pada kenyataanya indikator terkait pelayanan kebidanan masih banyak yang belum mencapai target, seperti capaian pertolongan persalinan yang ditolong oleh petugas kesehatan di Provinsi Riau tahun 2008 hanya 74,94% (target 90% persalinan). Hal serupa juga didapatkan  dari penelitian Zahtamal, dan kawan-kawan tahun 2009 di empat kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, bahwa capaian indikator pertolongan persalinan ditolong petugas kesehatan hanya 1 kabupaten/kota yang telah mencapai target dan tiga Kabupaten/kota kurang dari target (90% untuk tahun 2010-1015).

Rumusan Masalah

Strategi dan kebijakan yang tepat sangat diperlukan dalam rangka mengatasi persoalan KIA yang belum optimal, termasuk aspek Sumber Daya Manusia (SDM) kebidanan (Depkes RI, 2004b). Pemenuhan tenaga kebidanan sebenarnya telah diupayakan oleh pemerintah, antara lain melalui kebijakan tentang peningkatan jumlah institusi pendidikan kebidanan. Hal ini diupayakan juga terkait dengan program kesehatan yang difokuskan untuk penurunan AKI dan AKB, seperti desa siaga yang mencakup beberapa keterpaduan kegiatan, termasuk Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).  Begitu juga dalam pelaksanaan desa siaga diharapkan minimal tersedia satu orang bidan per desa. Terkait masih adanya permasalahan dalam pelayanan KIA yang dimungkinkan oleh faktor tenaga kesehatan terutama bidan, baik dari sisi kecukupan, distribusi, mutu dan pengembangan profesi, selain itu belum ada evaluasi  terhadap supply/penyedia dan demand/permintaan di Provinsi Riau tahun 2010, maka kajian ini Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah pemetaan tenaga kesehatan kebidanan di Provinsi Riau telah terpenuhi atau telah memenuhi standar?, apakah perkiraan kebutuhan tenaga kerja kebidanan dapat dipenuhi oleh ketersediaan tenaga kebidanan yang ada di Provinsi Riau? dan bagaimanakah kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kebidanan di Provinsi Riau?

 

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan ketersediaan serta dan sebaran  tenaga bidan di Provinsi Riau,.

 

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

 Penelitian ini dilakukan pada enam wilayah studi di Provinsi Riau yakni Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Dumai, Kuantan Singingi, yang dilakukan pada bulan Juli 2010 hingga November 2010.

 

 

Disain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan data kuantitatif dan kualitatif berupa gambaran analisis pemetaan tenaga kesehatan kebidanan di Provinsi Riau.

Jenis dan Sumber Data

Data juga diperoleh dari seluruh institusi pendidikan kebidanan yang ada di Provinsi Riau  dan pengguna utama (Rumah sakit dan Puskesmas). Subjek utama dalam penelitian ini adalah informan di tingkat Provinsi, yakni; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kabid akreditasi dan pengembangan sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kasubag umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan provinsi Riau dan Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Riau. Selanjutnya informan di tingkat Kabupaten/Kota yakni; Kepala Dinas Kesehatan kabupaten di wilayah studi (enam kab/kota) dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten/kota, Ketua IBI kabupaten/Kota serta penghasil lulusan tenaga kebidanan; Pimpinan/direktur institusi Kebidanan.

            Instrumen dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian adalah tabel bantu identifikasi indikator dari data sekunder. Data sekunder berupa data dan informasi dari berbagai lietartur yang berasal dari Buku Profil Kesehatan (Provinsi, Kabupaten), Badan Pusat Statistik (BPS), serta buku-buku lain yang relevan, panduan wawancara mendalam. Pengelolaan data yang didapatkan dari hasil penelitian dilakukan untuk data kualitatif dan kuantitatif. Pengelolaan secara statistik/kuantitatif berupa jumlah dan distribusi frekuensi masing-masing variabel. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase serta analisis kualitatif  yakni dengan menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mendapatkan informasi  mendalam tentang variabel yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Tenaga Bidan di Provinsi Riau

a.      Jumlah dan Distribusi Bidan

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, jumlah bidan pada tahun 2008 adalah sebanyak  2231 orang. Selanjutnya pada tahun 2010 jumlah bidan terdata sebanyak 2058 orang. Jumlah bidan pada tahun 2010 ini, jika dilihat perbandingannya dengan jumlah desa yang ada, sudah melewati target, di mana terdapat 1665 desa, sedangkan jumlah bidannya telah mencapai 2058 orang. Kecukupan jumlah bidan tidak dibarengi dengan distribusinya yang merata. Ketidakmerataan distribusi bidan ini terlihat dari beberapa desa/kelurahan yang masih belum ada bidannya. Desa yang belum tersedia bidannya ini sebagian besar adalah kategori desa sangat terpencil.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa dari total 243 desa sangat terpencil yang ada di Provinsi Riau, hanya tersedia 97 bidan. Jika diasumsikan satu desa terdapat satu orang bidan, maka selisih atau kekurangan bidan adalah sebanyak 146 orang. Adapun kabupaten dengan desa/kelurahan sangat terpencilnya paling banyak tidak tersedia bidan ini adalah Indragiri Hulu, di mana dari 42 desa sangat terpencilnya, tidak ada satupun desa/kelurahan terdapat bidan. Selanjutnya selisih yang besar antara jumlah desa sangat terpencil dengan jumlah bidan yang ada adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan. Di sisi lain, jika dilihat perbandingan jumlah bidan dengan jumlah desa/kelurahan dengan kategori “biasa” dan “terpencil”, jumlah bidannya sudah melebihi jumlah desanya. Jumlah yang cukup menonjol kelebihannya adalah Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Indragiri Hilir.

b.   Rasio Bidan dengan Jumlah penduduk

Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk di Provinsi Riau di tahun 2005 adalah 31,59, pada tahun 2006 35 per 100.000 penduduk. Dengan adanya program desa siaga tahun 2007 ratio bidan meningkat menjadi 41,89 per 100.000 penduduk dan tahun 2008 meningkat lagi menjadi 54,32 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2010, rasio bidan dengan jumlah penduduk adalah 37 per 100.000 penduduk. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa  kekurangan tenaga bidan di Provinsi Riau masih sangat signifikan (Nasional 100:100.000). Namun demikian jika dilihat dari jumlah absolut desa/kelurahan yang ada, terlihat perbandingan antara jumlah bidan dengan jumlah desa/kelurahannya sudah memenuhi target untuk satu desa/kelurahan satu bidan, di mana jumlah desa/kelurahan ada sebanyak 1665, sedangkan jumlah bidan sudah ada sebanyak 2058. Akan tetapi hal ini belum dilihat secara distribusi bidannya di setiap desa/kelurahan.

Selanjutnya diketahui juga bahwa daerah yang masih sedikit jumlah bidannya jika dibandingkan dengan jumlah desa/kelurahan yang ada yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti. Berdasarkan data yang dikumpulkan diketahui bahwa rasio jumlah bidan dan penduduk di setiap kelurahan/desa yang paling tinggi adalah di Kabupaten Pelalawan (65/100.000 penduduk).  

c.        Institusi pendidikan kebidanan di Provinsi Riau

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, terdapat 23 institusi pendidikan kebidanan (D3 Kebidanan) yang ada. Institusi ini menyebar sebagian besar di ibukota Provinsi dan juga di beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan kategori kepemilikan, 1 institusi kebidanan milik pemerintah pusat, dan 22 adalah milik swasta. Pada tahun 2010 jumlah peserta didik seluruhnya sebanyak 1,849 (tingkat 1-3) orang. Sebagian besar Institusi Kebidanan yang ada belum terakreditasi. Hanya 6 institusi (26%) yang telah terakreditasi.

Gambaran kebijakan terkait pelayanan kesehatan oleh tenaga kebidanan di Provinsi Riau

 

Kebijakan mengenai pelayanan kesehatan khususnya terkait SDM bidan

      Kebijakan yang diimplementasikan dalam rangka memenuhi ketersedian bidan di setiap daerah, khususnya desa di setiap kecamatan adalah upaya untuk merekrut dan mengembangkan SDM bidan. Dasar kebijakan dalam rangka pemenuhan tenaga bidan di setiap daerah adalah dilihat dari rasio/perbandingannya dengan jumlah penduduk. Akan tetapi dengan dikeluarkannya kebijakan nasional tentang desa siaga secara kuantitas,  perencanaan kebutuhan tenaga bidan di daerah juga dengan mengacu pada ketentuan setiap desa harus terdapat bidan (minimal satu desa/kelurahan terdapat satu bidan).

      Sebagian besar kebutuhan tenaga bidan di desa diupayakan setiap tahun meningkat baik melalui penerimaan CPNS/PNS, bidan PTT baik dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pemenuhan kebutuhan bidan di beberapa kabupaten/kota juga diupayakan melalui adanya kontrak/honor daerah yang sepenuhnya ditanggung oleh APBD kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu, pengembangan sarana Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) terutama di desa terpencil dan sangat terpencil juga menjadi prioritas. Hal ini tentu sangat mendukung upaya pemberian layanan kesehatan yang akan dilakukan oleh bidan di desa tersebut.

 

 

 

Ketersediaan, pendistribusian dan pengembangan tenaga bidan

      Kebutuhan setiap tahun akan SDM bidan ini dipantau melalui upaya monitoring berupa pencatatan dan pelaporan jumlah dan distribusi bidan oleh Sub Bidang/Dinas terkait yaitu Kabid SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Perencanaan pemenuhan kebutuhan bidan di daerah dilakukan dengan melihat kebutuhan daerah (diutamakan dengan melihat jumlah desa yang ada). Mekanisme penerimaan dilakukan melalui jalur penerimaan CPNS, Bidan PTT (pusat maupun daerah) serta honor daerah. Terkait dengan hal ini pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait bidan PTT dan BKD kabupaten/kota untuk pengangkatan bidan CPNS dan honor daerah.

-          Gambaran kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi kecukupan kebutuhan tenaga bidan di desa

a.       Kemampuan keuangan pemerintah

Adanya keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah (pusat dan provinsi serta kabupaten/kota) sehingga penerimaan bidan baik melalui test CPNS, PTT maupun honor daerah tidak dapat dipenuhi secara optimal (belum bisa dipenuhi untuk semua desa/terutama pada jumlah desa yang cukup banyak).

b.      Kesiapan kompetensi dan mental bidan

Salah satu penyebab ketidaktersediaan bidan adalah perasaan kebanyakan bidan belum siap secara kompetensi dan mental, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketidaksiapan secara kompetensi sering disebabkan oleh karena minimnya pengalaman bidan yang baru diterima (CPNS/PTT). Selanjutnya, ketidaksiapan secara mental disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perbedaan karakteristik daerah penempatan dengan tempat tinggal bidan selama ini. Selain itu mereka sering merasa rasa bosan akan pekerjaan yang monoton dan merasa tertinggal akan perkembangan keilmuan.

c.       Jarak lokasi penempatan dan domisili bidan

Secara umum jarak desa dengan ibukota kecamatan tidak begitu berpengaruh di beberapa Kabupaten. Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penempatan bidan adalah luasnya wilayah kerja dan sulit untuk diakses. Di beberapa desa terkadang hanya ada satu bidan, sehingga jangkauan pelayanan dengan wilayah yang luas sering tidak tercover, sehingga pelayanan kebidanan sering terhambat. Selain tidak maksimalnya pelayanan, kondisi jarak desa yang luas dan hanya ada satu bidan ini membuat bidan merasa kerjanya berat dan tidak sesuai dengan gaji/insentif yang diterima. Hal ini di beberapa daerah menjadi faktor penyebab bidan tidak merasa betah tinggal di desa tersebut dan akhirnya berhenti/tidak melanjutkan masa baktinya atau mengajukan pindah ke daerah lain. Berdasarkan tempat tinggal/domisili bidan, ada beberapa bidan desa yang tidak tinggal di desa tersebut, sehingga desa tersebut tidak ada bidan yang stand by selama 24 jam. Dampak dari hal ini adalah masyarakat masih menggunakan tenaga non kesehatan untuk pelayanan kesehatan, khususnya terkait pelayanan KIA (masih tinggi pertolongan persalinan oleh non-tenaga kesehatan).

d.      Karaketristik lokasi penempatan (kondisi geografis, sarana transportasi dan komunikasi)

Penempatan bidan desa, khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil tidak diikuti dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan/jalur transportasi dan ketersediaan kendaraan operasional. Padahal ini merupakan kebutuhan yang sangat penting, mengingat sebaran penduduk di daerah yang cukup luas, dan terbatasnya transportasi umum. Desa yang tidak adanya tenaga bidan juga merupakan desa yang jangkauan telekomunikasinya terbatas, seperti jangkauan operator seluler tidak ada, sarana penyedia jasa telekomunikasi seperti PT Pos, jasa pengiriman barang yang jangkauannya hanya sampai ke ibukota kecamatan. Ketidakadaan sarana pendukung ini juga dirasa menjadi penghambat untuk bidan menetap di suatu desa. Karena hal ini pada saat sekarang sudah merupakan kebutuhan utama. Kondisi geografis yang sulit terutama di daerah perairan (sungai maupun laut di daerah kepulauan) sering menjadi kendala atau hambatan ketersediaan bidan. Ketidaktersediaan bidan ini disebabkan sulitnya sarana transportasi air (jadwal/rute keberangkatan yang terbatas), pada waktu yang tidak sesuai jadwal terkadang harus di sewa dengan biaya yang cukup mahal.

e.       Hambatan dari aspek ketersediaan sarana prasana pendukung pelayanan, lokasi penempatan serta hambatan dari adanya perbedaan kultur/sosial budaya.

Hambatan yang sering dihadapi oleh bidan, sehingga hal ini menyebabkan desa tersebut tidak ada bidannya ataupun tidak ditempati oleh bidan (tidak ada bidan yang stand by selama 24 jam) adalah tidak adanya sarana hunian bidan yang layak seperti Pustu atau Polindes ataupun Poskesdes. Dampak dari hal ini, tentunya kesiapsiagaan bidan selama 24 jam tidak terlaksana. Hal ini karena bidan yang bersangkutan hanya bertugas di desa tersebut selama jam kerja Instansi Pemerintah yang normal (jam 08-14).

Secara umum hambatan ketidaktersediaan bidan di desa dari faktor perbedaan asal daerah bidan, persepsi atau sosial budaya dengan masyarakat lokal boleh disimpulkan tidak begitu bermasalah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sudah memiliki komitmen mengutamakan bidan yang berasal dari daerah tersebut yang akan ditempatkan di desa. Pada umumnya bidan yang ditempatkan di desa juga merupakan lulusan dari institusi kebidanan yang ada di Provinsi Riau, yang notabene merupakan penduduk Riau, sehingga jarang sekali adanya perbedaan kultur antara bidan dan daerah/desa yang ditempatinya.

f.       Hambatan dari adanya kepindahan bidan terkait alasan melanjutkan pendidikan, ikut suami, dll.

Hambatan yang terjadi sehingga desa tersebut tidak ada bidannya dari aspek kepindahan bidan dengan alasan melanjutkan pendidikan, ikut suami, dll masih dirasakan oleh beberapa daerah. Beberapa contoh kasus di daerah yang sering dialami adalah kepindahan karena ikut suami. Hal ini dikarenakan sebelum pengangkatan bidan telah berkeluarga dan tinggal di desa yang tidak merupakan wilayah kerjanya. Namun ada juga bidan yang bekeluarga setelah penempatan, akan tetapi suaminya bertugas (pada umumnya sebagai aparat pemerintah) tidak bertugas di daerah yang sama dengan bidan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, sering terjadi bidan yang bersangkutan mengupayakan pindah dengan alasan ikut suami. Hal ini bisa saja terjadi, karena alasan peraturan perundang-undangan, permohonan bidan tersebut harus ditindaklanjuti. Kondisi ini sering menjadi masalah dalam distribusi tenaga bidan. Hambatan lain yang sering dirasakan oleh bidan (berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus IBI daerah, dari pengalaman/informasi yang diperoleh) terkadang bidan di desa merasa pengembangan kualitas yang mereka rasakan sangat minim. Ketidak merataan upaya pengembangan kompetensi/keilmuan menjadi faktor bidan desa merasa di marginalkan yang pada akhirnya membuat mereka menjadi bosan dan merasa melakukan hal yang monoton. Hal ini menjadi faktor penyebab juga bidan akhirnya tidak melanjutkan masa baktinya dan mencari pekerjaan lain di kota atau daerah lain.

Perkiraan kebutuhan tenaga kerja kebidanan dari pemenuhan oleh ketersediaan tenaga (institusi) kebidanan yang ada di Provinsi Riau

Perkiraan jumlah dan distribusi lulusan bidan dari institusi kebidanan di Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkiraan rata-rata jumlah lulusan bidan setiap tahun dari institusi pendidikan Kebiudanan di Provinsi Riau sekitar 600 orang, sedangkan estimasi jumlah yang dibutuhkan untuk formasi CPNS dan bidan PTT di Provinsi Riau adalah sekitar 200 orang pertahun. Angka serapan untuk formasi CPNS dan PTT diperoleh sekitar 33%. Sehingga dari angka ini diketahui bahwa untuk jumlah lulusan (supply) yang ada di provinsi Riau sudah dapat terpenuhi dengan kondisi supply yang tersedia. Bagi yang tidak terserap oleh formasi CPNS maupun PTT, sebagian besar lulusan bidan ada yang bekerja di swasta, melanjutkan pendidikan, namun ada juga yang masih dalam status pencari kerja. Di beberapa daerah diperoleh gambaran bahwa ketersediaan lahan praktek/tempat kerja sudah mulai tidak mendukung jumlah lulusan yang ada, sehingga hal ini menyebabkan mulai berkurangnya serapan oleh lahan kerja bagi lulusan pendidikan bidan/akedemi kebidanan.

            Secara umum jumlah/ketersediaan bidan di Provinsi Riau sudah memadai, namun distribusinya belum merata. Bidan lebih banyak mengisi kategori desa biasa dan terpencil dibandingkan desa sangat terpencil. Hal ini tentunya menyebabkan pelayanan oleh tenaga kesehatan tidak merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini pemerintah daerah diharapkan segera merumuskan pola pendayagunaan sdm kesehatan. Ini juga sejalan dengan amanat Kepmenkes no. 004/Menkes/SK/I/2003 bahwa dalam memantapkan sistem manajemen SDM kesehatan perlu dilakukan peningkatan dan pemantapan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pemberdayaan sdm kesehatan.

            Terkait dengan permasalahan/kesenjangan pengadaan, kuantitas dan distribusi bidan yang dihadapi daerah, beberapa hal yang harus dilakukan sebagai solusi antara lain dengan perencanaan SDM yang masimal. Menurut Depkes RI (2004), perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapan jenis,  jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Lebih lanjut dijelaskan terkait  upaya pengelolaan SDM kesehatan hal yang dapat dilakukan berupa pembinaan rutin oleh Dinas kesehatan bersama dengan IBI, baik terkait aspek peningkatan pengetahuan maupun keterampilan. Upaya peningkatan kompetensi di daerah dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara seminar atau memagangkan bidan tersebut di beberapa fasilitas kesehatan (RB, RSUD, dll) di  bawah pembinaan bidan senior selama jangka waktu tertentu ketika baru diterima sebagai CPNS/bidan PTT. Hal ini dilakukan dengan tujuan setelah dimagangkan mereka diasumsikan sudah siap terjun ke lapangan/desa secara mandiri

            Selain pembinaan, upaya pemantauan oleh tim supervisi kabupaten/kota bekerjasama dengan pihak Puskesmas juga ditingkatkan. Melalui penerapan beberapa aturan kedisiplinan (mekanisme pengawasan/absensi) diharapkan bidan betul-betul berada di desa. Bagi bidan desa yang tidak bisa menjaga kedisiplinan dalam bertugas, harus segera ditiindaklanjuti dengan cara pemanggilan/teguran langsung, sangsi atau sampai yang paling ekstrim berupa pemutusan kontrak (terutama bagi bidan PTT).

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun kebijakan IBI daerah yang dapat diterapkan untuk menjamin ketersediaan bidan di desa adalah dalam hal pembuatan/penerbitan surat izin praktek bidan. Setiap bidan yang akan mengurus surat izin praktek harus melampirkan SK penempatan, sehingga dalam hal ini IBI akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk izin praktek di daerah yang sesuai dengan SK penempatan/tempat tugas bidan yang bersangkutan. Selain itu upaya peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan kebidanan, seperti secara bertahap dilakukan pengadaan kendaraan operasional bagi bidan desa, bagi desa yang belum memiliki sarana yang memadai dalam pelayanan seperti Pustu, Polindes ataupun Poskesdes, pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) mengupayakan berkoordinasi dengan pimpinan Puskesmas dan pimpinan kecamatan untuk mengupayakan tempat tinggal bagi bidan tersebut. Terkait masalah perbedaan persepsi, sosial budaya/kultur antara bidan dan masyarakat di wilayah kerjanya, pemerintah daerah dapat memberikan himbauan kepada bidan supaya lebih banyak aktif terlibat dalam kegiatan di desa tersebut, terutama  di luar jam kerja. Hal ini dilakukan dengan asumsi akan lebih meningkatkan kebersamaan diantara bidan dan masyarakat di desanya. Terkait dengan penempatan bidan, diupayakan diisi oleh bidan yang berasal dari daerah tersebut. Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa Kabupaten dalam penerimaan bidan PTT yang di SK kan dari pemerintah pusat/provinsi, diprioritaskan adalah bidan dengan jenjang pendidikan minimal D3, prestasi/nilai ujian yang baik dan diutamakan adalah penduduk asli/asal daerah yang bersangkutan.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum jumlah bidan di Provinsi Riau sudah memadai, jika dilihat berdasarkan jumlah desa yang ada, namun secara distribusi tenaga bidan di Provinsi Riau masih belum merata. Beberapa kendala terkait ketersediaan tenaga bidan antara lain: kurangnya kompetensi, kesiapan mental dan adanya rasa bosan akan pekerjaan yang monoton dan merasa tertinggal akan perkembangan keilmuan, terbatasnya APBD yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi dan pusat melalui pengangkatan bidan PTT, penempatan bidan desa, khususnya di daerah terpencil dan sangat terpencil tidak diikuti dengan ketersediaan sarana pelayanan (bidan kit, kendaraan operasional, dan lain-lain) serta infrastruktur (seperti jalan/jalur transportasi) yang memadai.

Saran

Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa hal yang  disarankan antara lain dioptimalkan kembali pemetaan jumlah dan distribusi bidan di setiap kabupaten/kota, sehingga secara bertahap setiap desa yang ada, minimal terdapat satu orang bidan. Prioritas penempatan bidan diharapkan di desa sangat terpencil. Perlu ada kajian lokal yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja bidan di daerah tersebut, sehingga diperoleh jalan keluar ataupun menentukan upaya yang tepat untuk membuat bidan akan lebih bertahan dan optimal kinerjanya di desa tersebut. Perlu pembinaan terkait masalah psikologis (motivasi dan profesional behavior) ditingkatkan jumlah dan pemerataannya.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Departemen Kesehatan RI, 2002. Kepmenkes Nomor 900/ MENKES/SK/VII/2002 Tentang Regristasi dan Praktek Bidan,  Depkes RI. Jakarta

 

Departemen Kesehatan RI. 2004a. Setiap Jam 2 Orang Ibu Bersalin Meninggal Dunia, Depkes RI, Jakarta. Tersedia di http://202.155.5.44 /index.php?option= news&task=viewarticle&sid=448& Itemid=2. (diakses tanggal 2 Januari 2008).

 

Depkes RI. 2004b. SK MenKes No.81/MENKES/SK/I/2004 tentang Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumahsakit. Departemen Kesehatan RI. Jakarta.

 

Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2010. Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2009. Provinsi Riau.

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Ibu selamat, bayi sehat, suami siaga. (di unduh pada 3 Februari 2010). Tersedia di http://www.depkes. go.id/index.php/berita/press-release/790-ibu-selamat-bayi-sehat-suami-siaga.html.

 

Wardana GA., Karkata MK. 2007. Faktor Risiko Plasenta Previa. Jurnal Cermin Dunia Kedokteran. cdk vol.34 no.5/158 Sep-Okt 2007. Tersedia di http://www.kalbe .co.id/files/cdk /files /cdk_158_Kebidanan.pdf. (di akses tanggal 2 Januari 2008).

 

Zahtamal, dkk. 2009. Analisis Faktor Determinan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Serta Permasalahan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Di Provinsi Riau. Universitas Riau.